Pemerintah Bagikan Lampu Tenaga Surya untuk Elektrifikasi

Pemerintah Indonesia menetapkan target rasio elektrifikasi mendekati 100% pada akhir pemerintahan Jokowi, yaitu 2019. Namun, hingga Januari 2017, masih ada sekitar 2500 desa yang belum mendapatkan akses listrik.

Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian ESDM akan membagikan lampu tenaga surya hemat energi atau disebut LTSHE di lima provinsi, yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kegiatan ini diduga untuk mendorong penyediaan akses listrik bagi penduduk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pada Juni 2017 elektrifikasi nasional telah mencapai angka 92,75%. Kelima provinsi ini, kecuali Riau, memang memiliki rasio elektrifikasi dibawah rata-rata nasional. Riau memiliki rasio elektrifikasi sebesar 91,86%, NTB 79,93%, Maluku 87,50%, Papua Barat 89,84% dan Papua 48,74%.

pemerintah-img1
Rasio Elektrifikasi Nasional Juni 2017. Sumber: Kementerian ESDM

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan payung hukum mengenai program LTSHE ini, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia harus memiliki pabrik LTSHE di dalam negeri serta mampu memberikan jaminan garansi selama 3 tahun. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM yang mendapatkan mandat akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah menganggarkan dana sebesar Rp332,8 miliar yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Rencananya, LTSHE ini akan dibagikan ke 80 ribu rumah yang sudah terdaftar. Tahun depan, Pemerintah berencana untuk mendistribusikan lampu tenaga surya hemat energi di 175 ribu rumah lainnya.

Sebelumnya

Program yang sama telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2011 yang dinamai dengan program lampu SEHEN atau Super Hemat Energi. Program ini ditujukan sebagai upaya pra-elektrifikasi sambil menunggu datangnya jaringan listrik PLN. Dari sisi teknologi, lampu SEHEN dan LTSHE kurang lebih sama. Namun, dari segi implementasi program SEHEN, masyarakat harus membayar biaya sebesar 35ribu per bulan sampai jaringan listirk PLN hadir di daerah-daerah tersebut.

Berdasarkan informasi dari penduduk di daerah Sumba, salah satu kendala dalam implementasi program SEHEN adalah kualitas barang yang tidak selalu bagus. Selain itu, layanan garansi tidak berjalan sesuai rencana karena lampu-lampu ini dibagikan di daerah yang sulit dijangkau dan PLN tidak selalu standby di daerah tersebut untuk melakukan perawatan. Oleh karena itu, diharapkan pengalaman yang kurang baik dari program SEHEN ini tidak terulang lagi di program LTSHE, walaupun dari sisi masyarakat sendiri, mereka sudah pasti mendapatkan keuntungan karena diberikan lampu ini secara cuma-cuma.

LTSHE atau SEHEN memang merupakan cara yang cepat untuk memberikan akses listrik ke penduduk-penduduk daerah terpencil. Penerangan dari lampu LED (light emitting diode) hemat energi dapat menggantikan lampu minyak tanah yang mahal. Namun begitu, teknologi ini lebih tepat jika disebut program pra-elektrifikasi karena listrik dari LTSHE atau SEHEN hanya dapat digunakan untuk penerangan (dan mungkin untuk charging HP) saja. Selain itu, masih belum ada timeline yang jelas mengenai dibangunnya jaringan listrik PLN di daerah-daerah tersebut.

Sebenarnya, program elektrifikasi mini grid dari energi terbarukan seperti PLTS atau PLTMH lebih dianjurkan karena listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Sehingga, dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, sistem mini grid ini juga dapat didesain sedemikian rupa sehingga ketika jaringan PLN masuk, sistem mini grid ini bisa tetap beroperasi dan menghasilkan listrik dengan disambungkan ke jaringan PLN.

Kilas Balik Energi (dan Energi Terbarukan) Indonesia 2017

Selamat tahun baru 2018! Semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin baik dan maju dari tahun 2017 – termasuk untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Tulisan ini dibuat untuk merangkum status dan kemajuan energi (dan energi terbarukan) di Indonesia satu tahun yang lalu. Tulisan ini dibagi kedalam tiga segmen agar memudahkan pembaca dalam mencari informasi yang diinginkan. Ketiga segmen tersebut adalah: Kondisi kelistrikan nasional tahun 2017, Status dan kemajuan energi terbarukan tahun 2017, dan Kaleidoskop kebijakan energi tahun 2017.

Kondisi Kelistrikan Nasional Tahun 2017

Berdasarkan data yang dapat diperoleh dari Kementerian ESDM, berikut adalah ringkasan kondisi kelistrikan nasional tahun 2017:

  • Kapasitas pembangkit terpasang : 60.163 MW
  • Produksi listrik1 : 290 TWh
  • Konsumsi listrik1 : 255 TWh
  • Konsumsi listrik per kapita: 978 kWh/kapita
  • Rasio elektrifikasi2 : 93,5%

1Sampai dengan Oktober 2017
2Sampai dengan November 2017

Dari nilai kapasitas pembangkit terpasang, produksi dan konsumsi listrik tersebut, dapat dikatakan suplai energi di Indonesia tergolong sudah baik. Bahkan menurut data per Juni 2017 dari PLN, beberapa sistem interkoneksi besar di nusantara sudah memiliki sampai dengan dua kali lipat dari beban puncaknya – seperti Tanjung Pinang, Belitung, Nias dan Ambon. Untuk sistem interkoneksi terbesar (Jawa-Bali) sendiri, persentase cadangannya sudah 30%. Hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana sistem-sistem ini dapat secara handal memberikan kualitas jaringan dan suplai listrik yang top – berkurangnya intensitas mati listrik.

Komposisi kapasitas pembangkit listrik terpasang digambarkan dalam gambar berikut.

Kilas-balik-001
Kondisi kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia. Sumber: DJK ESDM, 2017

Dari gambar terlihat bahwa kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil (88%) dengan bauran pembangkit terbarukan di Indonesia baru mencapai 12%. Apabila dilihat dari kepemilikan pembangkitnya, PLN mendominasi 69% pembangkit di Indonesia, disusul oleh independent power producer (IPP) sebanyak 22% – sisanya dioperasikan oleh private power utility (PPU) dan izin operasi (IO) non BBM.

Selanjutnya terkait dengan konsumsi listrik per kapita, Indonesia tergolong negara terbesar keempat di ASEAN dengan konsumsi listrik per kapita tertinggi (RAM Rating Services, 2016). Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia dan Thailand dalam tingkat konsumsi listrik per kapita. Semakin tinggi tingkat konsumsi listrik per kapitanya, dapat dikatakan semakin maju pula tingkat ekonomi suatu negara.

Terakhir, terkait dengan rasio elektrifikasi Indonesia di tahun 2017. Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total jumlah rumah tangga Indonesia sampai dengan November 2017 adalah 93,5%. Apabila kita lihat target dan capaian rasio elektrifikasi tahun 2017, maka nilai tersebut sudah tercapai dan on-track dalam mencapai target RPJMN 97% di tahun 2019.

Status dan Kemajuan Energi Terbarukan 2017

Bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,54% per tahun (DJEBTKE, 2017) selama kurun waktu 7 tahun terakhir dan baru mencapai total 7% dari total bauran energi nasional – lihat Gambar 2. Apabila dilihat target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di tahun 2025, dalam kurun waktu delapan tahun mendatang, kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan (ET) harus mencapai lima kali lipat (45 GW) dibandingkan tahun 2017 lalu. Pemerintah, PLN dan pemangkut kepentingan terkait harus bersama-sama serius dan bekerja keras dalam mengejar target tersebut.

Kilas-balik-002
Tren peningkatan bauran ET 2010-2016. Sumber: DJEBTKE ESDM, 2017

Terkait dengan kapasitas pembangkit listrik dari ET, dari sumber data yang sama, pembangkit listrik tenanga (PLT) hidro mendominasi kapasitas pembangkit ET terpasang sebesar 57%, disusul dengan PLT bioenergi (20%) dan PLT panas bumi (20%). Kapasitas pembangkit terpasang dari PLT surya dan angin baru hanya mencapai 0,08 GW dan 0,001 GW berturut-turut.

Pemerintah bersama dengan PLN menutup akhir tahun 2017 dengan menandatangani dua letter of intent (LoI) proyek ET yang cukup signifikan dengan independent power producer (IPP) asal Perancis, yaitu: PLT bayu Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 70 MW dan PLT surya Bali 1 (Kab. Bulu) dan 2 (Kab. Jembrana) masing-masing 50 MW. Tidak ketinggalan pada akhir November 2017 anak usaha PLN (PT Pembangkitan Jawa Bali – PJB), juga telah menandatangani project development agreement (PDA) dengan pengembang ET asal Uni Emirat Arab (Masdar) untuk PLT surya terapung 200 MW di Waduk Cirata.

Kaleidoskop Kebijakan Energi Tahun 2017

Khusus untuk kebijakan energi di tahun 2017, tahun lalu merupakan tahun yang penuh dinamika untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sebanyak 14 peraturan/kebijakan yang signifikan terkait energi terbarukan, listrik dan akses listrik diterbitkan selama 2017. Selama triwulan pertama 2017, Pak Menteri Ignasius Jonan menerbitkan 7 Peraturan Menteri (Permen) dan 2 Keputusan Menteri (Kepmen) plus 1 Peraturan Presiden (Perpres) terkait penetapan RUEN. Di triwulan berikutnya, 4 Permen ESDM plus 1 Perpres dikeluarkan. Sebanyak 3 Permen ESDM lain diterbitkan dalam triwulan ketiga 2017.

Dinamika perubahan peraturan/kebijakan tersebut tergolong cukup intensif. Sebagai contoh, Permen ESDM No. 28/2016 tentang tarif tenaga listrik PLN dirubah menjadi Permen ESDM No. 14/2017 dalam waktu 8 bulan. Hal tersebut juga terjadi dalam pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik yang dirubah dalam waktu 7 bulan dari Permen ESDM No. 10/2017 menjadi Permen ESDM No. 49/2017. Perubahan terakhir yang sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik ditetapkan dalam 3 Permen ESDM yang berbeda-beda dalam kurun waktu 6 bulan (dari Permen ESDM No. 12/2017 ke Permen ESDM No. 43/2017) dan 1 bulan (dari Permen ESDM No. 43/2017 menjadi Permen ESDM No. 50/2017.

Pergantian kebijakan-kebijakan tersebut ditangkap sebagai sinyal negatif bagi para investor dan pengembang energi terbarukan di Indonesia maupun global. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya posisi Indonesia dalam indeks renewable energy country attractiveness index (RECAI) yang sempat muncul di posisi ke-38 edisi Oktober 2016 (E&Y, 2016) namun kemudian hilang di edisi Mei 2017 (E&Y, 2017). Hal tersebut menandakan buruknya iklim investasi energi terbarukan di Indonesia.

Kilas-balik-003
Indonesia sempat menempati posisi ke-38 dari 40 negara atraktif terhadap energi terbarukan. Sumber: E&Y, 2016

Terlepas dari hal tersebut, Kementerian ESDM sudah menandatangani kontrak jual beli listrik (PPA) pembangkit ET antara PLN dengan pengembang swasta sebanyak 68 kontrak dengan total kapasitas 700 MW sampai dengan akhir tahun 2017 lalu. Implementasi dari 68 kontrak tersebut perlu dikawal bersama dalam tahun 2018 ini.