Pemerintah Bagikan Lampu Tenaga Surya untuk Elektrifikasi

Pemerintah Indonesia menetapkan target rasio elektrifikasi mendekati 100% pada akhir pemerintahan Jokowi, yaitu 2019. Namun, hingga Januari 2017, masih ada sekitar 2500 desa yang belum mendapatkan akses listrik.

Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian ESDM akan membagikan lampu tenaga surya hemat energi atau disebut LTSHE di lima provinsi, yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kegiatan ini diduga untuk mendorong penyediaan akses listrik bagi penduduk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pada Juni 2017 elektrifikasi nasional telah mencapai angka 92,75%. Kelima provinsi ini, kecuali Riau, memang memiliki rasio elektrifikasi dibawah rata-rata nasional. Riau memiliki rasio elektrifikasi sebesar 91,86%, NTB 79,93%, Maluku 87,50%, Papua Barat 89,84% dan Papua 48,74%.

pemerintah-img1
Rasio Elektrifikasi Nasional Juni 2017. Sumber: Kementerian ESDM

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan payung hukum mengenai program LTSHE ini, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia harus memiliki pabrik LTSHE di dalam negeri serta mampu memberikan jaminan garansi selama 3 tahun. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM yang mendapatkan mandat akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah menganggarkan dana sebesar Rp332,8 miliar yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Rencananya, LTSHE ini akan dibagikan ke 80 ribu rumah yang sudah terdaftar. Tahun depan, Pemerintah berencana untuk mendistribusikan lampu tenaga surya hemat energi di 175 ribu rumah lainnya.

Sebelumnya

Program yang sama telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2011 yang dinamai dengan program lampu SEHEN atau Super Hemat Energi. Program ini ditujukan sebagai upaya pra-elektrifikasi sambil menunggu datangnya jaringan listrik PLN. Dari sisi teknologi, lampu SEHEN dan LTSHE kurang lebih sama. Namun, dari segi implementasi program SEHEN, masyarakat harus membayar biaya sebesar 35ribu per bulan sampai jaringan listirk PLN hadir di daerah-daerah tersebut.

Berdasarkan informasi dari penduduk di daerah Sumba, salah satu kendala dalam implementasi program SEHEN adalah kualitas barang yang tidak selalu bagus. Selain itu, layanan garansi tidak berjalan sesuai rencana karena lampu-lampu ini dibagikan di daerah yang sulit dijangkau dan PLN tidak selalu standby di daerah tersebut untuk melakukan perawatan. Oleh karena itu, diharapkan pengalaman yang kurang baik dari program SEHEN ini tidak terulang lagi di program LTSHE, walaupun dari sisi masyarakat sendiri, mereka sudah pasti mendapatkan keuntungan karena diberikan lampu ini secara cuma-cuma.

LTSHE atau SEHEN memang merupakan cara yang cepat untuk memberikan akses listrik ke penduduk-penduduk daerah terpencil. Penerangan dari lampu LED (light emitting diode) hemat energi dapat menggantikan lampu minyak tanah yang mahal. Namun begitu, teknologi ini lebih tepat jika disebut program pra-elektrifikasi karena listrik dari LTSHE atau SEHEN hanya dapat digunakan untuk penerangan (dan mungkin untuk charging HP) saja. Selain itu, masih belum ada timeline yang jelas mengenai dibangunnya jaringan listrik PLN di daerah-daerah tersebut.

Sebenarnya, program elektrifikasi mini grid dari energi terbarukan seperti PLTS atau PLTMH lebih dianjurkan karena listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Sehingga, dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, sistem mini grid ini juga dapat didesain sedemikian rupa sehingga ketika jaringan PLN masuk, sistem mini grid ini bisa tetap beroperasi dan menghasilkan listrik dengan disambungkan ke jaringan PLN.